Sebagai upaya menjaga dan memelihara kerukunan hidup umat beragama di Kabupaten Halmahera Selatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan bekerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten, berencana melakukan sosialisasi Pembangunan Kerukunan Umat Beragama di Tahun 2021 dengan beberapa langkah yang akan ditempuh.
Salah satunya yakni dengan penyediaan Space (Ruang) Kerukunan Umat di beberapa titik strategis baik di tempat umum, tempat kerja, di Rumah Ibadah, dll, dimana Space Kerukunan tersebut tentunya sebagai alternatif sosialisasi dan kampanye damai, persaudaraan, kerukunan dan toleransi yang bisa di Akses oleh seluruh masyarakat secara umum.
Demikian disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan, H. La Sengka La Dadu saat ditanya awak humas tentang proyeksi pembangunan kerukunan umat beragama di tahun 2021, pada hari Kamis (18/02/2021) di ruang kerjanya, Kankemenag Kab. Halsel, Labuha.
Selain itu, menurut KaKankemenag Halsel, dialog-dialog lintas agama juga tetap menjadi prioritas dalam rangka pembangunan kerukunan umat beragama, baik internal umat maupun eksternal yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh organisasi keagamaan maupun pemerhati kerukunan serta instansi-instansi di luar Kemenag yang terkait dengan pembangunan kerukunan umat.
H. La Sengka juga mengharapkan FKUB Halsel sebagai garda terdepan pembangunan kerukunan di tengah-tengah masyarakat mampu berinovasi dalam mensosialisasikan pesan-pesan kurukunan melalui nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosio kultural (norma, adat dan budaya), sehingga masyarakat semakin faham betapa pentingnya menjaga kurukunan dan persaudaraan. Selain itu KaKankemenag Halsel juga mengharapkan FKUB mampu bersinergi dengan instansi-instansi terkait dalam bentuk komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik, dalam mengemban amanah melaksanakan tugas dan fungsinya.
Sementara itu, Kasubag TU, Juhari S. Tawari menjelaskan sesuai arahan pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara melalui Tim Ortala dan KUB yang melakukan visitasi (kunjungan) ke Kab. Halsel pada tanggal 04/02/2021 yang lalu, bahwa program kerja dalam rangka pembangunan kerukunan umat beragama khususnya di Kab. Halsel menjadi prioritas sebagaimana cita-cita bangsa yakni masyarakat rukun demi kelancaran proses pembangunan. Menurutnya selama ini kerukunan telah tercipta di masyarakat Halmahera Selatan namun mempertahankan dan memelihara kerukunan tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat.
Sebelumnya, saat melaksanakan visitasi, Kasubag Ortala dan KUB, Safri Kamaria di depan awak Humas pernah menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sub.Bagian Ortala dan KUB Kanwil Provinsi Maluku Utara Pada Tahun 2021, memiliki beberapa kegiatan salah satunya adalah visitasi FKUB di Kabupaten/ Kota. Menurutnya tahun 2021 ada enam (enam) Kabupaten/Kota yang akan menjadi tujuan visitasi dalam upaya penguatan pembangunan kerukunan umat beragama di Provinsi Maluku Utara. “ Dalam visitasi di Halsel, kami adakan pertemuan dengan Pengurus FKUB, terus juga dengan tokoh masyarakat, tokoh agama termasuk beberapa Imam dan Pendeta di Kab. Hal-Sel", terang Safri
Begitu juga keterangan dari Ketua FKUB Kab.Halsel, Adnan Wahid usai melakukan pertemuan dengan Tim Ortala dan KUB Kanwil kala itu mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti kegiatan dengan melakukan kegiatan diantaranya Diskusi Lintas Organisasi, yakni antara FKUB, OKP dan KNPI, serta sosialisasi di Mesjid dan Gereja untuk membicarakan tentang Moderasi Beragama. "Secara alamiah Kondisi Kerukunan Beragama Kab.Halmahera Selatan dan Kehidupan Beragama dalam Kondisi Harmonis." Ungkap Adnan. (Tox)
Pengumuman & Info Penting
Layanan Online
Untitled Document
Saran dan Kritik
Daftar Saran/Kritik
Fikrian fikrian@gmail.com Halo bagaimana input data nya
ramli@yahoo.com Semoga website ini berguna untuk kepentingan Masyarakat dalamera keterbukann
Jakarta (Kemenag) Kementerian Agama melalui Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah sudah mengusulkan peralihan status 1.500 madrasah swasta yang tersebar di sejumlah daerah..