Ternate-( Inmas) Menyonsong penyelenggaraan ibadah haji musim haji tahun 1440 H/2019 M, Kantor Wilayah Kementerian Agama  melalui Bidang PHU menggelar Rapat Koordinasi persiapan Operasional penyelenggaraan Ibadah haji,
Selasa, (11/06/2019)

Kegiatan selama satu hari ini dibuka oleh Asisten I Setda Provinsi Maluku Utara Hasby Pora, dihadiri oleh Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara H.Sarbin Sehe, Kepala Bidang PHU H.Amar Manaf, Karo Kesra Maluku Utara Sihir Bajo dan sejumlah  pejabat Eselon III dan IV Kanwil Kemenag Maluku Utara serta Instansi terkait lainnya

Kakanwil Kemenag Maluku Utara H.Sarbin Sehe dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal diantaranya kepastian total jumlah jamaah haji Maluku Utara yang akan diberangkatkan sebanyak 1321 Jamaah, Kakanwil  berharap dengan adanya  jumlah tersebut  bisa dimaksimalkan dalam persiapan keberangkatannya nanti

Selain itu,  Kakanwil menyampaikan masaalah  calon jamaah haji yang  meninggal diantaranya  satu  orang  calon jamaah haji asal kota Ternate dan satu jamaah asal kabupeten Halmahera Utara

" Menyangkut jamaah yang meninggal, Alhamdulillah, sudah ada persetujuan untuk digantikan dengan muhrimnya dan dipastikan akan  berangkat tahun ini juga" Jelas Kakanwil

Selain itu, Kakanwil berharap agar biaya Manasik haji yang suda dialokasikan perkabupaten/Kota agar bisa dimaksimalkan dalam kegiatannya nanti

Terakhir Kakanwil berharap agar bidang teknis penyelenggaraan haji pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara agar dapat memaksimalkan layanan kepada Calon Jamaah 

Sementara Asisten I Setda Provinsi Maluku Utara, Hasby Pora dalam sambutannya menyampakan terkait alokasi biaya lokal yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sehingga tim sudah maksimal dalam penetapan maskapai penerbangan haji.

Menyangkut  biaya Lokal,  Hasby yang juga Tim Negosiasi  angkutan haji, menjelaskan bahwa menyangkut pembagian biaya lokal antara kabupaten/Kota dengan rincian untuk  kabupaten/kota sebesar 70 persen sedangkan provinsi sebesar 30 persen

" Dalam waktu dekat akan ditetapkan oleh Gubernur untuk selanjutnya ditetapkan menjadi dasar permintaan anggaran pada pemerintah kabupaten/ kota sesuai Amanat UU nomor 08 tahun 2019  bahwa biaya lokal  menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota" Jelas Hasby

Perlu diketahui bahwa, Rapat yang di gelar selama satu hari ini,  Selain pembahasan biaya lokal Penyelenggaraan haji provinsi Maluku Utara Tahun 1440 H/2019 M juga membahas tekhnis operasianal haji dan pembahasan hasil akhir kesehatan jamaah calon haji kabupaten/kota,  juga ditanda tangani kesepakatan bersama menyangkut keputusan Alokasi anggaran biaya lokal dan Asrama haji dan  diupayakan agar Jamaah Calon haji akan menginap di Asrama haji Jelang keberangkatan ke Embarkasi Makassar nanti(rep/Inmas)