Ternate- Inmas, Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Maluku Utara melalui Bidang Bimas Islam, Sabtu (28/12) menggelar kegiatan Dialog Kerukunan Interen Umat Beragama.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Dragon Ternate itu dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Maluku Utara H Sarbin Sahe.
Dialog yang melibatkan para pimpinan Ormas Islam dan Tokoh Agama Islam Kabupaten/Kota se- Provinsi Maluku Utara sebagai peserta itu, sebagai wujud bentuk keterbukaan pemerintah menerima masukan dari tokoh agama terkait persoalan kerukunan umat beragama baik interen, maupun antar umat beragama.
Kakanwil dalam sambutanya pada acara pembukaan dialog tersebut mengatakan, salah satu tugus dan fungsi Kemenag adalah pembinaan kerukunan umat beragama.
Namun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman damai dan harmonis menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu juga keterlibatan masyarakat, terutama para tokoh agama dan Ormas keagamaan.
"Tugas memelihara Kerukunan adalah tugas bersama. Oleh karenanya, saya berharap para tokoh agama dan Ormas Keagamaan, bersama-sama dengan pemerintah melakukan penguatan terhadap kerukunan umat beragama," ujar Kakanwil.
Kakanwil juga meminta para tokoh agama Islam untuk terus menggelorakan semangat Islam Wasathiyah dan Islam Rahmatan lilalamin.
Sementara itu penanggungjawab kegiatan Dialog yang juga Kepala Seksi Penerangan Agama Islam, Lukmanuddin Abdurahman mengatakan, dialog ini bermaksud memperloh masukan dari tokoh masyarakat terkait persoalan kerukunan interen umat beragama di kabupaten/kota masing-masing serta upaya pencegahannya.
Kegiatan yang berlangsung satu hari itu, diikuti oleh 30 orang peserta, dengan narasumber yang dari Kanwil Kemenag Malut, akademisi dan Ketua FKUB Provinsi Malut.
Pengumuman & Info Penting
Layanan Online
Untitled Document
Saran dan Kritik
Daftar Saran/Kritik
Fikrian fikrian@gmail.com Halo bagaimana input data nya
ramli@yahoo.com Semoga website ini berguna untuk kepentingan Masyarakat dalamera keterbukann
Jakarta (Kemenag) Kementerian Agama melalui Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah sudah mengusulkan peralihan status 1.500 madrasah swasta yang tersebar di sejumlah daerah..