Tobelo-(Humas Kanwil) Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Maluku Utara Wenseslau RF Weatubun menghimbau agar umat Katolik Maluku Utara agar taat pada himbauan Pemerintah maupun Uskup untuk tidak melaksanakan Ibadah digereja guna memutus mata rantai penularan virus Covid-19 yang tengah dihadapi Negara bahkan Dunia saat ini

Hal tersebut disampaikan Pembimas Katolik Kanwil Kemenag Maluku Utara saat dihubungi tim Humas Kanwil melalui Seluler pada Senin (06/04/2020)

Walaupun demikian, Ia mengatakan semangat untuk mendekatkan diri pada Tuhan tetap dilaksanakan oleh umat namun peribadatan dilaksanakan dirumah masing-masing (Ibadah keluarga) yang tidak melibatkan banyak orang namun tetap memperhatikan tatacara peribadatan Liturgi maupun soal kerapian dan Pewartaan Iman

" Untuk Peringatan hari-hari besar agar ditiadakan sementara sampai Wabah Covid-19 dinyatakan berakhir oleh Pemerintah" tegasnya mengutip arahan dari pemerintah maupun Uskup Amboina di Ambon

Ia menyebutkan, beberapa hari yang lalu, ada sebagian Umat Katolik di Halmahera Utara (Tobelo) merayakan hari besar memperingati Nabi Isa masuk Kota Yerusalem dengan melaksanakan Ibadah di gereja, namun dirinya sudah melakukan langka persuasif dengan memberikan pemahaman kepada mereka

" Saya suda memberikan Klarifikasi kepada mereka yang sudah terlanjur melaksanakan Ibadah agar tetap mematuhi himbauan dari Pemerintah maupun Tokoh-tokoh Agama Katolik dan mereka sudah paham" sebutnya

Wenseslau juga menjelaskan, terkait dengan pelaksanaan Ibadah dirumah, dirinya sudah berkoordinasi dengan para penyuluh Agama Katolik di kabupaten Halut untuk melayani umat yang melaksanakan Ibadah dirumah masing-masing

Pembimas Katolik Kanwil Kemenag Malut ini berharap kepada Umat Katolik se-Provinsi Maluku Utara tetap mematuhi himbauan yang disampaikan oleh pemerintah dan para Uskup maupun Tokoh-tokoh Agama agar menahan diri untuk tidak melakukan Ibadah maupun peringtan hari-hari besar Agam Katolik selama Pandemi Covid-19 belum dinyatakan berakhir oleh Pemerintah