Haji batal tahun ini, DPRD Haltim minta penjelasan Kanwil Kemenag Malut

Sofifi ( Humas Kanwil) Pembatalan pemberangkatan Jamaah haji tahun ini (2020) yang resmi dikeluarkan pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama No 494 tahun 2020 pada beberapa waktu lalu, menjadi salah satu sorotan dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur melakukan kunjungan Ke kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara guna meminta penjelasan terkait dengan masalah tersebut Selain masalah pembatalan pemberangkatan haji tahun ini yang menjadi Sorotan, Komisi III melalui Ketua Komisinya Ashadi Tajudin dan salah satu anggota Komisi Dirwan Din juga meminta penjelasan terkait masalah Jamaah yang telah melunasi BPIH namun Batal berangkat tahun ini, masalah Penetapan kuota Haji, Visa Haji, masalah pelaksanaan Umrah serta masalah teknis lainnya dalam pelaksanaan Ibadah haji Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil H. Sarbin Sehe bersama Jajarannya menyampaikan rasa syukur dan berterima kasih atas kunjungan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Haltim bersama Komisi III Selanjutnya, dalam menanggapi Pertanyaan dari ketua dan Anggota Komisi III DPRD Haltim tersebut, Kakanwil H. Sarbin Sehe menjelaskan bahwa alasan utama kenapa pemerintah melakukan pembatalan pemberangkatan haji tahun ini, karena Negara lebih mengutamakan keselamatan Masyarakat ditengah Pandemi Covid-19 yang belum ada kepastiannya berakhir Kakanwil mengatakan keputusan pembatalan dilakukan telah melalui sejumlah kajian yang matang serta terlebih dahulu berkoordinasi dengan berbagai pihak, Bahkan Kementerian Agama telah melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Haji Arab Saudi, Hingga 1 Juni 2020, disebutkan bahwa Saudi belum memutuskan tentang kejelasan haji. Di sisi lain, Ungkap Sarbin, pemerintah tidak lagi memiliki kecukupan waktu untuk persiapan haji tahun ini yang meliputi protap covid 19 yang harus dikarantina selama 14 hari di indonesia dan 14 di Jeddah sehingga membutuhkan 28 hari, malah sangat sulit dilakukan, termasuk juga masalah jadwal penerbangan yang nantinya berubah ubah serta keputusan pemerintah arab saudi yang sampai saat ini belum Ada keputusan tekait penyengaraan haji H. Sarbin mengatakan, Keputusan yang diambil Pemerintah saat ini baginya sudah sangat tepat untuk maslahat bagi jamaah dan pelaksana haji Ia menjelaskan bagi jemaah yang telah melunasi BPIH tahun ini, dipastikan akan diberangkatkan pada musim haji 1442 H atau 2021 Masehi dan untuk aturan haji saat ini, bagi JCH yang meninggal sebelum diberangkatkan, pada tahun akan datang bisa digantikan oleh keluarganya " ini dilakukan sehingga kuota tetap terisi Selain itu, H. Sarbin juga menjelaskan setoran pelunasan BPIH yang sudah dibayarkan oleh calon jemaah haji tahun ini akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Bukan dari Kementerian Agama Dikesempatan tersebut Ia Juga berharap kepada Komisi III agar dapat menyampaikan kepada masyarakat guna mendukung Program Kanwil terkait dengan Gerakan berhaji dini guna mengantisipasi antrian panjang haji di Maluku Utara yang saat ini sudah mencapai lebih dari 10 tahun Selain itu juga Ia mengatakan untuk JCH yang telah dilakukan vaksinasi tahun depan tidak divaksin lagi, mengingat vaksin tersebut mampu bertahan selama 2 tahun Sementara penetapan kuota haji reguler dan lansia dimasing-masing daerah yang ditanyakan Komisi III, Kakankemenag Halmahera Timur H.Idris menjelaskan, penetapan kuota haji reguler dilakukan berdasarkan Jumlah penduduk Muslim yang berada pada satu daerah perseribu baru mendapatkan satu orang, sementara untuk Kuota lansia di Haltim tahun ini hanya 1 orang namun sudah meninggal H. Idris berharap agar JCH yang batal berangkat tahun ini agar tidak mengambil BPIHnya sehingga tidak bermasalah saat dilakukan verifikasi nantinya Turut Hadir pada pertemuan tersebut Seluruh Kepala Seksi Bidang PHU Kanwil Kemenag Malut, Kasubbag TU Kemenag Haltim Azhar Soleman, Ketua DPRD Haltim Jhon Ngoraitji serta anggota Komisi III

Baca Juga