KaKankemenag Tikep, "Harapkan Pembinaan RB Rubah Mindset dan Culture Set ASN Kemenag Tikep"

INMAS TIKEP_ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara melalui Sub. Bagian Organisasi Tata Laksana dan Kerukunan Umat Beragama melaksanakan kegiatan Pembinaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Tata Laksana Kelembagaan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan, Kamis dan Jumat 18 s/d 19 Februri 2021, bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan. Saat mebuka kegiatan, mewakili Kakanwil Provinsi Maluku Utara, Kakankemenag Kota Tikep, H. Ibrahim Muhammad, menyampaikan Reformasi Birokrasi (RB) adalah perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur negara. Diterbitkannya Peraturan pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin ASN merupakan langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional. Selanjutnya, H. Ibrahim menjelaskan disiplin harus menjadi nafas bagi setiap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan ukuran-ukuran yang jelas sebagai parameter penilaian kinerja. Dengan indikator-indikator yang ditetapkan, maka reward and punishment juga bisa diterapkan secara konsisten. "Dalam hal ini, diperlukan pengawasan yang tidak saja dari atasan, tetapi juga dari luar", tegasnya Menurut H. Ibrahim dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010, PNS tidak bisa berkilah lagi, dan disiplin tak bisa ditawar-tawar, dimana Pemerintah telah menyiapkan parameter penilaian kinerja aparatur dengan jenis sanksi sudah ditetapkan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Lebih lanjut, untuk itu, Kementerian Agama Khususnya dibawah Kanwil Kementerian Agama Prov. Maluku Utara perlu mengembangkan budaya kerja di lingkungannya masing-masing. ”Perubahan pola pikir dan peningkatan budaya kerja pada dasarnya merupakan inti dari reformasi birokrasi. Aparatur negara harus melayani melayani bukan di layani", ungkapnya Pengadaan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, yakni diumumkan secara luas melalui media massa. Selain itu juga tidak diskriminatif, yaitu tidak membedakan suku, agama, asal, ras dan lainnya. Juga harus obyektif, di mana hasil ujian diolah dengan komputer tanpa internvensi manusia, dan diselenggarakan dengan sistem online, bebas KKN. Hal itu dimaksudkan agar pegawai yang direkrut benar-benar sesuai kebutuhan dan kemampuan atau kompetensinya. “The right man in the right place, artinya pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya", ujar KaKankemenag H. Ibrahim menyampaikan untuk ASN yang menduduki jabatan struktural, akan dipersiapkan secara profesional sesuai dengan bidangnya. Hal ini dilakukan dengan mengadakan kompetensi managerial atau jabatan. Setiap pejabat sturuktural harus punya kompetensi managerial seperti kepemimpinan, tanggung jawab, bagaimana pola pikir ke depan, dan memiliki jiwa entrepreneurship. Tentu saja untuk menuju ke sana diperlukan perangkat penilaian terhadap kinerja ASN. Namun untuk saat ini, sistem penilaiannya masih pada proses bekerjanya, belum pada hasil. “Ke depan penilaian juga akan meliputi hasil kerja,”. Hal ini berkaitan dengan tunjangan kinerja atau remunerasi, yang mengacu pada beban tugas dan tanggung jawab. Untuk itu, perlunya penegakan disiplin ASN, termasuk melalui peraturan perundang-undangan dengan menerapkan sanksi hukum secara tegas bagi setiap pelanggaran. Hal ini sudah dijelaskan dalam PP 53 tahun 2010. PP tahun 2010 ini untuk memperbaiki PP No 30 Tahun 80 yang bersifat umum. H. Ibrahim menegaskan pada intinya Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut asek-aspek kelembagaan ketatalaksanaan dan sumber daya manusia. Aparatur Sipil Negara memiliki peran penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi berbasis kinerja. Hal ini dikarenakan ASN merupakan pelaksana reformasi birokrasi di Indonesia. Tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan program kerja Kementerian Agama, khususnya di Provinsi Maluku Utara adalah kerja sama dari seluruh pihak, terutama ASN Kemenag se Provinsi Maluku Utara. Kerja sama dan kebersamaan itu adalah penting dalam melaksanakan pekerjaan dan amanah yang diemban. Lima nilai budaya kerja, harus bisa menjadi ruh dan jiwa yang selalu menyemangati seluruh aparatur ketika berkiprah di Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN hakikatnya adalah pamong, khadim dan pelayan masyarakat, bukan untuk menunggu untuk dilayani masyaraka. Terakhir H.Ibrahim berharap agar ASN Kemenag Tikep dapat mengimplementasi surat edaran Menteri Agama RI, terkait Reformasi Birokrasi yang didalamnya terdapat 3 poin penting dan surat edaran tentang penerapan 5 M untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19. Semoga kita semua terhindar dari penularan wabah ini dan Insya Allah selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin. Perlu diketahui hadir juga Kabag TU Kanwil Kemenag Prov. Maluku Utara, H.Amar Manaf dan juga sebagai pemateri pada kegiatan, bersama panitia kegian, Safri Kamaria, Syafril A. Madjoindo, Fitriyani, dan Nasarudin Taher. Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari semua kepala seksi/peny Kankemenag, kepala Madrasah, kepala KUA dan beberapa ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Kepulauan. Kegiatan berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah.

Baca Juga