Kanwil Kemenag Malut Gelar Pembinaan ASN di Lingkungan Kemenag Kab. Pulau Morotai

Digitalisasi layanan kepegawaian tidak hanya memudahkan pemberian layanan kepada masyarakat namun juga menjadi kebutuhan, baik bagi organisasi maupun bagi publik. Terkait hal ini, sub Bagian Kepegawaian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara menggelar kegiatan pembinaan ASN sekaligus Penggunaan Sistem Informasi Pegawai (Simpeg 5) dan Digital Layanan Kepegawaian. 

Kegiatan yang berlangsung di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Nurul Huda Gotalamo. Kamis, (03/03/2022), dibuka oleh Kankemenag Kabupaten Pulau Morotai, H Hasyim H. Hamzah, yang dihadiri Kabag TU, H. Amar Manaf serta ASN dilingkungan Kankemenag Kabupaten Pulau Morotai. 

Dalam arahannya, H. Hasyim mengatakan pembinaan merupakan salah satu tindakan organisasi untuk memperoleh hasil lebih baik, dalam upaya untuk menciptakan suasana organisasi yang terbuka dan tidak tertutup.  

Selain itu pembinaan ini untuk membangun komitmen bersama serta menyamakan persepsi dalam meningkatkan kinerja, kedisiplinan serta tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. 

“Kunci kesuksesan seorang ASN adalah harus mempunyai sikap kedisiplinan", ujar H. Hasyim. 

Sementara itu, Analis Kepegawaian pada Kanwil Kemenag Malut, Suardin Yakub saat memberikan materi dengan judul digital layanan Kepegawaian mengatakan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah lama mengimplementasikan digitalisasi kepegawaian. 

Salah satu contoh adalah Computer Assisted Test (CAT) untuk pemanfaatan berbagai keperluan tes kepegawaian. 

Dikatakan, pemanfaatan CAT secara masif dalam proses seleksi penerimaan CPNS telah terbukti akuntabilitasnya, dan telah menggantikan penggunaan Lembar Jawaban Komputer (LJK). 

Selain itu, Waldi sapaan akrab Suardin Yakub menyampaikan salah satu digitalisasi pelayanan kepegawaian  yang berikutnya adalah Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi Pegawai Negeri Sipil melalui layanan aplikasi e-KGB.  

"KGB diberikan kepada PNS yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan setiap 2 tahun sekali", terang Waldi. 

Terakhir, terkait disiplin pegawai, Waldi mengatakan dalam peraturan pemerintah No.94 Tahun 2021 tentang disiplin ASN, secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. 

Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam peraturan pemerintah ini.

Baca Juga